Sebulan terakhir iklan sekolah gratis makin sering muncul. Petikan dialog walau bapaknya loper koran, anaknya bisa jadi wartawan bahkan seperti berkembang menjadi kata-kata penuh pengharapan. Pada saat yang sama anggaran pendidikan Depdiknas justru dipotong hingga 4 trilyun. Bukankah keduanya amat kontraproduktif?.

Pada posisi ini, pemerintah tampaknya gamang di antara dua kepentingan. Di satu sisi pemerintah berusaha keras menjaga citra sebagai policy maker pendidikan gratis. Untuk memperkuat citra itu, pemerintah bahkan merasa perlu membuat iklan yang ditayangkan puluhan kali sehari. Di sisi lain, pemerintah harus realistis,dengan cara menghemat pengeluaran.

Awal 2009 lalu, bangsa kita berbangga karena pemerintah, untuk pertama kalinya dalam sejarah mewujudkan anggaran pendidikan 20 persen.Ternyata,pemerintah berniaat mengurangi anggaran pendidikan. Apalagi jika kita tahu sisa anggaran Depdiknas sebesar 58,09 trilyun itu akan lebih banyak diguanakan untuk membayar gaji guru dan birokrasi. Angka 20 persen tidak ada maknanya karena kebijakan manipulasi penguasa demi terbentuknya citra.

Sejak suhu politik negeri ini memanas, isu politik memang kerap diungkapkan. Incumbent menampilkan berbagai kebijakan yang diklaim sukses, sedangkan oposisi tak pernah berhenti mengkritisi. Seharusnya, dinamika politik tidak perlu merambah pendidikan. Apalagi jika isu-isu itu digunakan untuk saling menjatuhkan. Mestinya, baik incumbent atau opsisi sepakat menjadikan pendidikan sebagai garapan bersama.

Oleh elit politik rakyat kita dianggap sebagai masyarakat yang cerdas. Tetapi, pada saat yang sama mereka terus menerus membodohinya. klaim pemerintah menganggarkan 20 persen angaran negara untuk pendidikan tak sepatutnya dilakukan, toh sebagian besar anggran itu justru terkuras untuk membayar guru. Bukankan ini manipulasi yang elegan?