Alur kaderisasi BEM KM Unnes yang disampaikan dalam Lokakarya pada Jumat (17/4) bersifat fleksibel. Dalam Skema Alur Kaderisasi Lembaga Kemahasiswaan (LK) dijelaskan, untuk menjadi anggota baru BEM KM Unnes sudah harus melewati Pelatihan Kepemimpinan Management Mahasiswa Tingkat Dasar (PKMM-TD) dan Pelatihan Kepemimpinan Management Mahasiswa Tingkat Menengah (PKMM-TM). Tetapi, beberapa anggota BEM KM Unnes belum memiliki sertifikat PKMM-TD maupun PKMM-TM.”Alur tersebut merupakan alur yang ideal. Tetapi, dalam pelaksanaannya tidak sama dilaksanakan secara saklek,” ujar Ketua BEM KM Unnes Dasam, Rabu (29/4).

Dasam mengatakan, ada kebijakan sendiri bagi Ketua BEM KM untuk merekrut anggota baru beserta kabinet-kabinetnya. Dasam menjelaskan, tidak ada persyaratan tertulis untuk menjadi fungsionaris BEM KM karena syarat tertulis sifatnya membatasi.”Hanya saja tetap ada tes wawancara. Sedangkan ketentuan diterima atau tidaknya menjadi anggota BEM KM ditentukan oleh Dasam sendiri.

Menurutnya, loyalitas, komitmen dan skill para calon anggota sangat diperhitungkan. Penilaian dilakukan secara subyektif oleh Ketua BEM KM sebagai badan eksekutif. ”Dari manapun dan siapapun bisa menjadi partner kerja saya. Asal dia mau bekerja bersama-sama dengan saya untuk membangun kelembagaan,” pungkas Dasam. Nisrina

Biaya PPL Unnes tahun 2009 naik dari 250 ribu menjadi 300 ribu. Senin (4/5) PR II Wahyono menjelaskan, kenaikan dana PPL karena Unnes menyesuaikan dana dengan universitas lain yang mengadakan PPL.“Banyak pihak yang mengeluhkan, karena honor yang diberikan pihak Unnes kepada pihak sekolah terlalu rendah dibanding dengan universitas lain, untuk itu pihak Unnes akan menyesuaikan honor agar honor yang diberikan pantas.”

Menurut wahyono dinyatakan bahwa jumlah biaya PPL 50 persen ditanggung Unnes dan 50 persen lainnya dibebankan kepada mahasiswa. Sehingga mahasiswa harus membayar 300 ribu dari 600 ribu dari dana untuk PPL keseluruhannya.

Selain itu, tahun ini penempatan daerah PPL juga di Kabupaten Kendal, Demak, Jepara dan Grobogan, sehingga biaya transportasi menjadi lebih banyak.

Tempat akan dicarikan oleh pihak universitas,.

Pendiyanto, mahasiswa pendidikan Sosiologi Antropologi semester 6 mengatakan ”Saya tidak setuju jika dana PPL naik, karena untuk pembuatan perangkat pembelajaran dan transportasi saja sudah banyak, masak ditambah lagi ” Nisrina

Beberapa fakultas menggunakan kartu kendali untuk mengantisipasi penerima beasiswa yang bolos pada upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Sabtu (2/5), di lapangan Gedung H. Fakultas tersebut antara lain FMIPA, FE, dan FIS.

FMIPA memberlakukan kartu kendali berupa angket. Kasubbag kemahasiswaan FMIPA Suparyadi menyatakan, hal tersebut bertujuan mempermudah pendataan mahasiswa yang hadir dan yang absen upacara. ”Kalau dengan sistem seperti ini, mahasiswa tidak dapat saling membantu temannya yang tidak hadir waktu upacara,” ungkapnya. Dia menambahkan, mahasiswa yang tidak mengikuti uapacara seharusnya menyampaikan surat keterangan ketidakhadiran ke fakultas.

Kartu kendali yang digunakan FE berupa rapor kehadiran berwarna biru. Rapor tersebut digunakan sebagai laporan dalam setiap kegiatan yang mewajibkan kehadiran penerima beasiswa. Di FIS, penerima beasiswa yang hadir dalam upacara mendapat kartu kendali berwarna orange. Wahyu,Tari

Senin (4/5) bukan tanggal yang istimewa tentunya bagi sebagian mahasiswa, namun tidak bagi para anggota BEM KM dan BEM fakultas. Mereka disibukan oleh persiapan memperjuangkan kepentingan rakyat di depan gedung DPRD Jateng.

Waktu menunjukan pukul 08.00 WIB ketika seseorang dengan jaket kuning Unnes keluar dari gedung PKMU. Kemudian dia mengkoordinir rekan-rekannya yang sudah berada di depan gedung. ”Sudah siap semuanya?” Suara lantangnya membuat semua orang yang ada di sana melihat kepadanya. Dengan menggunakan satu mobil dan beberapa motor, akhirnya mereka pun berangkat.

Para mahasiswa itu memulai aksi dengan salam, dilanjutkan dengan meminta izin kepada warga Semarang bahwa hari itu mereka ingin menyuarakan isi hati mereka di depan para anggota DPRD. Derap langkah mereka membuat aparat kepolisian dengan sigap mengawal mereka. Mereka sebenarnya sadar bahwa mungkin aksi mereka ini akan dianggap angin lalu saja. Namun, demi terwujudnya pendidikan gratis di Indonesia, mereka rela turun ke jalan.

Sebenarnya mereka tidak meminta sesuatu yang mustahil siang itu. Diawali dengan nyanyian serta yel-yel khas mahasiswa mereka mengorasikan unek-unek mereka. Hanityo sang koordinator aksi mulai bersuara, ”Kami siang ini berada disini untuk mengingatkan agar pemerintah daerah mau mengklarifikasi ucapan mereka bahwa pendidikan di Jawa Tengah ini tidak mungkin gratis. Padahal, pemerintah pusat sudah menyatakan, untuk tahun 2009 sekolah gratis!”

Ketua BEM fakultas se-Unnes ikut angkat bicara. Muhammad Nur Shodik, Ketua BEM FMIPA mengeluhkan, meskipun sekolah gratis tetapi masih banyak pungutan-pungutan yang tidak jelas. “Pemerintah harus lebih awas dalam mengontrol pendidikan,” tegas Shodik. Mereka juga meminta pemerintah untuk segera menghentikan komersialisasi pendidikan serta mengoptimalkan 20% APBN. Kinerja guru juga mereka soroti lewat aksi teatrikal dengan tema “Guru Telatan”.

Setelah hampir satu jam menunggu, akhirnya perwakilan mereka pun diterima oleh anggota Komisi E DPRD Sarwono dan Ali Suyono. “Terima kasih untuk para mahasiswa. Sebenarnya kami sedang memperjuangkan hal itu, cuma memang tidak diketahui banyak orang saja. Oleh karena itu, kami mohon bantuan dari kalian semua untuk bersama-sama mengawasi dan mengontrol pemerintah,” tutur Sarwono.

Dua jam berteriak-teriak dan berkoar mengeluarkan uneg-uneg mereka, mereka pun meninggalkan gedung DPRD Jateng dengan tertib. Demo berakhir dengan diperolehnya tanda tangan dari Sarwono dan Ali Suyono yang berarti bahwa DPRD akan tetap mengawasi pemerintah terutama dalam bidang pendidikan.Muhammad Khusni Ali